Memperbaiki kualitas belanja daerah dengan menyatukan solusi untuk mentalitas birokrat dan intervensi politik memerlukan pendekatan sistemik. Jika keduanya digabungkan, maka strategi utamanya adalah "Menciptakan Sistem yang Memaksa Profesionalisme".
Berikut adalah penggabungan strategi yang bisa dilakukan:
1. Sistem "Pemisah" (Decoupling) Politik dan Birokrasi
Agar intervensi politik tidak merusak kualitas belanja, birokrasi harus memiliki benteng pertahanan.
Aksi: Mengadopsi sistem Meritokrasi Penuh. Jabatan birokrasi tertinggi di daerah (Sekda dan Kepala Dinas) harus memiliki kontrak kerja tetap yang tidak bisa dicopot hanya karena pergantian kepala daerah (selama target kinerja tercapai).
Dampak: Birokrat tidak lagi merasa perlu menjadi "alat politik" untuk mengamankan posisi mereka, sehingga mereka bisa lebih fokus pada efisiensi belanja.
2. Anggaran Berbasis Hasil dengan Konsekuensi Hukum/Jabatan
Menggabungkan mentalitas kerja dengan sistem anggaran.
Aksi: Mengubah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja) dari sekadar laporan menjadi dasar pemberian anggaran. Jika suatu dinas gagal mencapai target kesejahteraan (misal: gagal menurunkan angka pengangguran), maka anggaran untuk honorarium dan perjalanan dinas mereka otomatis dipotong oleh sistem pada tahun berikutnya.
Dampak: Birokrat dipaksa mengubah mentalitas dari "asal belanja" menjadi "harus berhasil", karena kesejahteraan mereka sendiri bergantung pada hasil kerja nyata.
3. Digitalisasi "Kunci Mati" (Hard-Locked E-Government)
Untuk menutup celah intervensi politik dalam penentuan proyek "titipan".
Aksi: Mengintegrasikan perencanaan (E-Planning) dan penganggaran (E-Budgeting) secara kaku. Begitu anggaran dikunci berdasarkan data kebutuhan publik di awal tahun, tidak boleh ada "penyesuaian" di tengah jalan tanpa persetujuan sistem publik yang transparan.
Dampak: Politisi tidak bisa lagi menyisipkan proyek di tengah jalan, dan birokrat tidak bisa lagi beralasan "diperintah atasan" untuk mengubah alokasi anggaran yang sudah ditetapkan.
4. Transparansi Radikal sebagai "Vaksin" Korupsi
Meniru Swedia dengan melibatkan rakyat sebagai pengawas langsung.
Aksi: Mewajibkan publikasi setiap transaksi belanja daerah secara mendetail (bukan hanya ringkasan) di platform yang mudah diakses warga.
Dampak: Tekanan publik akan memaksa birokrat untuk malu melakukan pemborosan, dan politisi akan berpikir dua kali untuk mengintervensi proyek yang dipantau langsung oleh rakyat.
Komentar
Posting Komentar