RAGAZZA CORP

  SAMARINDA — Di satu sudut Kalimantan Timur, seorang ibu mendorong sepeda motornya pelan-pelan melewati jalan berlubang yang tergenang air. Di sudut lain, pemerintah provinsi bersiap menghadirkan kendaraan dinas baru bagi gubernur: SUV 3.000 cc berteknologi hybrid dengan banderol Rp 8,5 miliar. Kontras itu terasa getir. Polemik bermula ketika rencana pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Rudy Mas’ud mencuat ke publik. Di tengah kritik, sang gubernur menjawab dengan kalimat yang kemudian viral: “Masa iya kepala daerahnya mau pakai mobil ala kadarnya? Jangan dong.” Pernyataan itu mungkin dimaksudkan sebagai pembelaan atas kebutuhan representasi dan mobilitas di wilayah yang medannya tidak mudah. Kalimantan Timur memang luas, sebagian jalannya rusak, dan posisinya strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. Namun bagi warga yang saban hari bergulat dengan jalan berlubang, harga sembako yang naik, dan penghasilan yang tak menentu, kalimat itu terdengar lain: seperti jarak yang mak...

  Oleh: —— Keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menghentikan penyidikan kasus guru honorer di Probolinggo menjadi titik refleksi penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Seorang guru tidak tetap, Muhammad Misbahul Huda, sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo karena merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) dan menerima honor dari dua sumber anggaran negara. Kasus ini sempat viral dan disorot luas, termasuk oleh BBC Indonesia. Publik terbelah: antara yang menuntut ketegasan hukum dan yang mempertanyakan rasa keadilan dalam mempidanakan seorang guru honorer. Namun, lebih dari sekadar viralitas, perkara ini menyentuh jantung persoalan yang lebih mendasar: apakah setiap pelanggaran administratif harus berujung pidana? Antara Administrasi dan Kriminalisasi Dalam hukum pidana, khususnya perkara korupsi, unsur utama bukan hanya adanya penerimaan uang, tetapi juga perbuatan melawan hukum, niat jahat (mens rea), serta kerugian neg...

  Penyusun Regas Febria Yuspita, S.Sos., M.Si Analis Kebijakan Ahli Muda   Ringkasan eksekutif Program beasiswa negara melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia yang dibiayai dana abadi pendidikan dan membawa mandat keadilan sosial sekaligus akuntabilitas fiskal. Namun, temuan 44 alumni yang belum memenuhi kewajiban pengabdian hingga Februari 2026 memicu pertanyaan publik tentang legitimasi, efektivitas pengawasan, dan keadilan akses. Policy brief ini membahas beberapa permasalahan, yaitu: fragmentasi monitoring pascastudi dan lemahnya integrasi data lintas instansi; ketegangan antara brain return dan brain circulation di era mobilitas global; dominasi meritokrasi tanpa afirmasi sosial terukur; serta risiko erosi kepercayaan publik terhadap dana APBN. Policy brief ini merekomendasikan beberapa usulan kebijakan, antara lain: pembangunan Integrated Talent Governance System berbasis integrasi data dan ...

Ramadan selalu menghadirkan dua wajah Indonesia. Di satu sisi, kabar-kabar meneduhkan: umat Katolik di Salatiga berbagi takjil; tiga ulama Timur Tengah menjadi imam tarawih di Banda Aceh ; kajian Ramadan menghadirkan Panglima TNI dan Ustaz Adi Hidayat di Masjid Baret Hijau. Di sisi lain, linimasa riuh oleh kontroversi—soal harga bawang putih, kebersihan kota selama Ramadan di Yogyakarta , hingga polemik seorang pria yang menikah dengan sesama jenis dan menggelar tur berbayar bertemu penggemar. Di tengah riuh itu, perdebatan moral kembali mengemuka. Sebagian pihak menilai fenomena tersebut sebagai puncak dari proses panjang “normalisasi”—dari panggung hiburan, sinetron, komedi, hingga media sosial—yang dianggap membiasakan publik pada ekspresi gender nonkonvensional. Lalu ketika ekspresi itu berubah menjadi pernyataan identitas dan klaim hak, kemarahan meledak. Di sinilah tudingan “standar ganda” dilayangkan: kita terhibur ketika ia tampil sebagai komedi, tetapi murka ketika ia menuntu...

Oleh: Regas Febria Yuspita Satu kalimat pendek mengoyak ruang digital. “Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan.” Ucapan Dwi Sasetyaningtyas—Tyas—itu melesat di media sosial, memantik perdebatan tentang nasionalisme, privilese, dan tanggung jawab moral penerima beasiswa negara. Dalam hitungan jam, linimasa berubah menjadi ruang sidang. Tyas bukan nama sembarangan. Ia alumnus Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung yang melanjutkan studi magister di Delft University of Technology melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Bidang yang dipilihnya—Sustainable Energy Technology—sejalan dengan agenda transisi energi yang belakangan menjadi prioritas global. Seusai lulus pada 2017, Tyas menyatakan kembali ke Indonesia. Ia mengaku menetap selama enam tahun untuk memenuhi kewajiban pengabdian. Dalam kurun itu, ia terlibat dalam pengembangan energi surya di Pulau Sumba, pengelolaan sampah organik melalui platform “Kawan Kompos”, hingga penanaman ribuan mangrove di pesisir. Ia...

 Di ujung kebun yang berbatasan dengan rumpun bambu tua, berdiri pohon asem yang usianya lebih tua dari rumah-rumah di sekitarnya. Batangnya menghitam, retak-retak seperti kulit yang terlalu lama terbakar matahari. Akar-akar besarnya menyembul dari tanah, melilit dan merayap seperti ular raksasa yang sedang tidur—atau mungkin sedang menunggu. Warga menyebutnya Asem Buyut. Saat senja turun, kebun itu berubah. Sunyi menjadi pekat. Angin tidak lagi sekadar berembus—ia seperti membelai daun-daun dengan bisikan lirih, seolah menyampaikan pesan yang tak ingin didengar manusia. Pak Raharjo berdiri di hadapan pohon itu dengan dada membusung. “Besok kita tebang,” katanya datar. Pak Wiryo, mertuanya, menatap batang pohon itu lama sekali. Matanya keruh, seperti menyimpan ingatan yang tak ingin dihidupkan kembali. “Pohon itu bukan cuma kayu,” bisiknya. “Ia penjaga.” Raharjo tersenyum tipis. “Penjaga apa? Ini tanah saya.” Malam itu, udara di sekitar kebun terasa berbeda. Lembap. Berat. Seperti ...