Rasanya memang semua "istilah keren" tadi sudah ada di Indonesia: kita punya e-Budgeting, kita punya TPAD, kita punya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan audit BPK ada di mana-mana. Tapi hasilnya? Seringkali hanya berakhir jadi formalitas administratif.
Di negara maju, sistem tersebut bekerja karena ada "nyawa"-nya. Di Indonesia, kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai Isomorphic Mimicry—terlihat seperti organisasi modern dari luar, tapi fungsinya tetap tradisional di dalam.
Berikut adalah alasan jujur mengapa sistem yang "sudah dilakukan" itu terasa gagal, dan apa yang membedakannya dengan Selandia Baru atau Swedia:
1. Masalah "Administrasi vs Substansi"
Di Indonesia, pejabat seringkali lebih takut salah SPJ (kuitansi) daripada gagal mencapai target.
Di Swedia: Jika target kesejahteraan tidak tercapai, publik marah.
Di Indonesia: Yang penting laporannya "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). Padahal, daerah bisa dapat predikat WTP tapi angka kemiskinannya tetap tinggi. Kualitas belanja terkunci pada kepatuhan aturan, bukan keberhasilan program.
2. Belanja Pegawai yang "Gemuk"
Negara maju sangat efisien dalam struktur organisasi. Di banyak daerah di Indonesia, porsi APBD masih habis untuk gaji pegawai, honor panitia, dan perjalanan dinas (bisa mencapai 40-60%). Akibatnya, uang yang benar-benar sampai ke rakyat (belanja modal) hanya tinggal sisanya saja.
3. Politik "Balas Budi"
Di Selandia Baru, penentuan proyek didasarkan pada data teknokratis. Di kita, perencanaan anggaran seringkali terintervensi oleh kepentingan politik (titipan proyek) agar anggaran cepat ketok palu di DPRD. Ini yang membuat belanja daerah tidak sinkron dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Apa yang Harus Diubah agar Tidak Gagal Lagi?
Jika sistemnya sudah ada tapi gagal, yang perlu diperbaiki bukan lagi aplikasinya, tapi konsekuensinya:
Penerapan Reward & Punishment yang Nyata: Di negara maju, kegagalan mencapai target kinerja berarti anggaran tahun depan dipotong atau pejabatnya diganti. Di kita, seringkali tidak ada konsekuensi serius bagi daerah yang belanjanya buruk.
Radikalisasi Transparansi: Jangan hanya berhenti di portal data yang sulit dibaca. Indonesia perlu meniru Swedia dalam hal perlindungan whistleblower dan keterlibatan komunitas lokal untuk mengaudit proyek secara langsung di lapangan.
Penyederhanaan Aturan: Terlalu banyak aturan yang tumpang tindih membuat birokrat kita "takut berinovasi". Akhirnya mereka memilih belanja yang "aman-aman saja" (seperti sosialisasi atau rapat) daripada proyek inovatif yang berisiko secara administratif.
Intinya: Kita sudah punya "mobil"-nya (sistemnya), tapi "supir"-nya (SDM & Politik) masih sering membawa mobil itu berputar-putar di tempat yang sama, dan "bahan bakar"-nya (anggaran) banyak bocor di jalan.
Menurut Anda, dari lingkaran setan ini, mana yang paling mendesak untuk diputus duluan: mentalitas birokratnya, intervensi politiknya, atau sistem pengawasannya?
Komentar
Posting Komentar