POLICY BRIEF Transformasi SPPG menjadi Kantin Sekolah Sehat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

 

 

Ringkasan Eksekutif

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik. Namun, implementasi MBG melalui model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terpusat menunjukkan berbagai keterbatasan, baik dari sisi efisiensi operasional, mutu dan keamanan pangan, keberlanjutan program, maupun keadilan sosial-ekonomi.

Di lapangan, model SPPG menghadapi tantangan distribusi, keterbatasan tenaga gizi, rendahnya daya terima siswa terhadap menu, serta dampak ekonomi negatif terhadap kantin sekolah dan pelaku usaha kecil di sekitar sekolah. Selain itu, muncul persoalan tata kelola berupa konsentrasi kepemilikan SPPG pada kelompok ekonomi dan jejaring kekuasaan tertentu, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta menurunkan legitimasi publik terhadap Program MBG.

Policy brief ini merekomendasikan penyesuaian kebijakan dengan mentransformasikan peran SPPG menjadi sistem Kantin Sekolah Sehat sebagai pelaksana utama MBG. Model ini menempatkan sekolah sebagai pusat layanan gizi, didukung oleh standar nasional yang ketat, tenaga gizi profesional, serta pemanfaatan bahan pangan lokal. Pendekatan ini dinilai lebih efektif, adaptif terhadap keragaman daerah, memperkuat pengawasan, dan selaras dengan prinsip pemerataan ekonomi serta tata kelola yang inklusif.

 

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai intervensi strategis nasional untuk mencegah stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan menjamin pemenuhan hak anak atas gizi seimbang. Program ini diposisikan sebagai fondasi pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah, dengan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, capaian pendidikan, dan produktivitas nasional.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit produksi dan distribusi makanan secara terpusat. Model ini dimaksudkan untuk memastikan standarisasi menu, efisiensi skala besar, serta kemudahan pengendalian anggaran. Namun dalam praktiknya, pendekatan terpusat tersebut menghadapi berbagai keterbatasan implementatif.

Pendekatan SPPG belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas geografis Indonesia yang beragam, keterbatasan infrastruktur di banyak daerah, serta ekosistem ekonomi sekolah yang telah lama berkembang, khususnya keberadaan kantin sekolah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Sejak MBG berjalan, banyak kantin sekolah kehilangan fungsi dan sumber pendapatan, bahkan terpaksa berhenti beroperasi, sehingga berdampak langsung pada penghidupan masyarakat sekitar sekolah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan MBG tidak semata bersifat teknis-operasional, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi lokal, dan tata kelola program. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar MBG tidak hanya efektif dalam pemenuhan gizi, tetapi juga adil, adaptif terhadap konteks daerah, serta berkelanjutan secara sosial-ekonomi.

 

Permasalahan Utama

Implementasi Program MBG melalui model SPPG terpusat menghadapi berbagai permasalahan struktural dan operasional. Keterbatasan dapur standar, peralatan produksi, serta fasilitas penyimpanan seperti cold storage menyebabkan kualitas makanan yang dihasilkan tidak selalu seragam. Proses distribusi dari dapur terpusat ke banyak sekolah dengan jarak yang bervariasi meningkatkan risiko penurunan mutu makanan, keterlambatan penyajian, serta pemborosan pangan.

Selain itu, produksi makanan secara massal dan terpusat menyulitkan pengawasan sanitasi dan higiene secara optimal. Semakin panjang waktu antara proses memasak dan konsumsi, semakin besar pula risiko kontaminasi dan penurunan keamanan pangan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan jumlah tenaga gizi profesional dan juru masak terlatih, sehingga perencanaan menu sering kali belum sepenuhnya memenuhi prinsip gizi seimbang maupun kebutuhan spesifik anak sekolah.

Model SPPG juga bergantung pada rantai pasok yang panjang dan kurang adaptif terhadap kondisi daerah. Ketergantungan pada pemasok tertentu, keterbatasan bahan pangan segar—terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)—serta minimnya pemanfaatan pangan lokal menyebabkan menu kurang variatif dan biaya operasional relatif tinggi. Akibatnya, menu yang disajikan kerap tidak sesuai dengan selera dan kebiasaan pangan lokal peserta didik, sehingga banyak makanan tidak dihabiskan dan tujuan pemenuhan gizi tidak tercapai secara optimal.

Di luar aspek teknis, pelaksanaan MBG melalui SPPG menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Kantin sekolah yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan sumber penghidupan masyarakat sekitar sekolah kehilangan peran dan pendapatan, bahkan banyak yang terpaksa berhenti beroperasi. Lebih jauh, dalam praktik implementasi ditemukan kecenderungan konsentrasi kepemilikan dan pengelolaan SPPG pada kelompok ekonomi kuat, termasuk pejabat, keluarga pejabat, atau jejaring kekuasaan. Kondisi ini membatasi partisipasi pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, memperlebar ketimpangan ekonomi, serta menurunkan legitimasi publik terhadap Program MBG. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan SPPG tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan tata kelola kebijakan.

 

Alternatif Kebijakan

Penyesuaian kebijakan MBG dapat dilakukan melalui beberapa alternatif pendekatan. Pertama, mempertahankan model SPPG terpusat dengan perbaikan teknis terbatas, seperti peningkatan fasilitas dapur, penguatan pengawasan, dan penambahan tenaga gizi. Namun, alternatif ini berpotensi tetap menghadapi persoalan distribusi, adaptasi lokal, serta dampak sosial-ekonomi terhadap kantin sekolah.

Kedua, mengadopsi model hibrida dengan mengombinasikan SPPG dan pelibatan terbatas kantin sekolah. Alternatif ini relatif lebih adaptif, tetapi berisiko menimbulkan kompleksitas tata kelola dan ketidakjelasan pembagian peran.

Ketiga, mentransformasikan peran SPPG dari pelaksana utama menjadi fungsi pendukung dan pengawas, sementara penyediaan makan siang MBG dilaksanakan oleh Kantin Sekolah Sehat. Dalam model ini, produksi dan penyajian makanan dilakukan langsung di sekolah dengan standar nasional yang ketat, didukung tenaga gizi profesional, serta memanfaatkan bahan pangan lokal. Alternatif ketiga dinilai paling mampu menjawab persoalan efisiensi, mutu pangan, keberlanjutan, dan keadilan sosial, sehingga direkomendasikan sebagai arah kebijakan utama.

 

Rekomendasi Kebijakan

Untuk menghindari pengulangan dan memastikan fokus kebijakan yang jelas, rekomendasi berikut disusun secara ringkas, saling terkait, dan berjenjang. Seluruh rekomendasi merupakan satu paket kebijakan terpadu yang mendukung transformasi MBG secara menyeluruh.

1.      Transformasi Model Pelaksana MBG

Mengalihkan secara bertahap pelaksanaan MBG dari model SPPG terpusat menuju Kantin Sekolah Sehat, dengan mereposisi SPPG sebagai pusat standardisasi, pelatihan, dan pengawasan.

2.      Penguatan Sistem Pengendalian Gizi dan Mutu

Menjamin perencanaan menu dan keamanan pangan melalui penugasan tenaga gizi profesional di sekolah atau gugus sekolah, serta penerapan standar nasional Kantin Sekolah Sehat berbasis Angka Kecukupan Gizi (AKG), higiene, dan sanitasi.

3.      Pemberdayaan Ekosistem Sekolah dan Rantai Pasok Lokal

Memberikan pelatihan dan pendampingan terintegrasi kepada pengelola kantin sekolah serta mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dan musiman guna meningkatkan daya terima siswa, efisiensi biaya, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar sekolah.

4.      Monitoring dan Akuntabilitas Berbasis Sekolah

Mengintegrasikan sistem monitoring dan evaluasi MBG berbasis sekolah dengan dukungan puskesmas dan dinas terkait untuk memastikan kepatuhan standar, transparansi pelaksanaan, serta perbaikan berkelanjutan.

 

Kebijakan yang Disasar

Policy brief ini secara khusus menyasar penyesuaian dan penguatan kebijakan pada beberapa level regulasi dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu:

1.      Kebijakan Nasional Program MBG

Penyesuaian desain implementasi MBG agar tidak semata bertumpu pada model SPPG terpusat, melainkan memberi ruang institusional bagi Kantin Sekolah Sehat sebagai pelaksana utama berbasis sekolah.

2.      Regulasi Teknis Penyelenggaraan SPPG

Reposisi peran SPPG dari unit produksi massal menjadi pusat standardisasi, pelatihan, pendampingan teknis, dan pengawasan mutu pangan MBG.

3.      Kebijakan Kesehatan dan Gizi Anak Sekolah

Integrasi kebijakan MBG dengan standar kesehatan sekolah, peran puskesmas, serta kebijakan gizi anak dan remaja berbasis Angka Kecukupan Gizi (AKG).

4.      Kebijakan Pendidikan dan Tata Kelola Sekolah

Penguatan peran sekolah sebagai pusat layanan gizi dan pembelajaran perilaku hidup sehat melalui pengelolaan kantin sekolah yang aman, sehat, dan edukatif.

5.      Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Lokal

Sinkronisasi MBG dengan kebijakan penguatan UMKM pangan lokal dan ekonomi mikro di sekitar sekolah, guna memastikan pemerataan manfaat ekonomi program.

 

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, pengalaman implementasi menunjukkan bahwa model SPPG terpusat memiliki keterbatasan signifikan, baik dari sisi efektivitas pemenuhan gizi, keamanan pangan, keberlanjutan program, maupun keadilan sosial-ekonomi.

Transformasi pelaksanaan MBG melalui penguatan Kantin Sekolah Sehat sebagai pelaksana utama, dengan SPPG direposisi sebagai pusat standardisasi dan pengawasan, menawarkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap keragaman daerah Indonesia. Model ini memungkinkan pengawasan mutu yang lebih dekat, peningkatan daya terima siswa terhadap makanan, pengurangan pemborosan pangan, serta pemulihan ekosistem ekonomi sekolah dan masyarakat sekitar.

Dengan dukungan tenaga gizi profesional, standar nasional yang jelas, pemanfaatan pangan lokal, serta sistem monitoring berbasis sekolah, MBG dapat dijalankan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Penyesuaian kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan makanan, tetapi juga instrumen pembangunan manusia yang adil, akuntabel, dan berjangka panjang.

 

Daftar Pustaka

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta: Kemenkes RI.

Badan Pangan Nasional. Kebijakan Keamanan Pangan dan Gizi Nasional. Jakarta.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pedoman Penyelenggaraan Kantin Sekolah Sehat. Jakarta.

World Health Organization (WHO). School Feeding and Nutrition Programmes: Evidence and Best Practices.

UNICEF. Nutrition in School-Age Children and Adolescents.

Bappenas. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pencegahan Stunting. Jakarta.