SAMARINDA — Di satu sudut Kalimantan Timur, seorang ibu mendorong sepeda motornya pelan-pelan melewati jalan berlubang yang tergenang air. Di sudut lain, pemerintah provinsi bersiap menghadirkan kendaraan dinas baru bagi gubernur: SUV 3.000 cc berteknologi hybrid dengan banderol Rp 8,5 miliar.
Kontras itu terasa getir.
Polemik bermula ketika rencana pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Rudy Mas’ud mencuat ke publik. Di tengah kritik, sang gubernur menjawab dengan kalimat yang kemudian viral:
“Masa iya kepala daerahnya mau pakai mobil ala kadarnya? Jangan dong.”
Pernyataan itu mungkin dimaksudkan sebagai pembelaan atas kebutuhan representasi dan mobilitas di wilayah yang medannya tidak mudah. Kalimantan Timur memang luas, sebagian jalannya rusak, dan posisinya strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.
Namun bagi warga yang saban hari bergulat dengan jalan berlubang, harga sembako yang naik, dan penghasilan yang tak menentu, kalimat itu terdengar lain: seperti jarak yang makin melebar antara pemimpin dan yang dipimpin.
Harga Sebuah Prioritas
Rp 8,5 miliar bukan sekadar angka. Ia bisa menjadi 3–5 kilometer jalan desa yang tak lagi berubah jadi kubangan saat hujan. Ia bisa menjelma puskesmas tipe D di kecamatan terpencil yang selama ini membuat warga harus menempuh berjam-jam perjalanan untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Ia bisa menjadi cold storage bagi nelayan pesisir agar ikan tangkapan tak cepat membusuk dan harga jual tak ditekan tengkulak.
Atau, seperti dihitung sejumlah pengamat, dana itu dapat digulirkan ke 200 UMKM. Jika masing-masing naik omzet Rp 3 juta per bulan, ada tambahan Rp 600 juta per bulan dalam sirkulasi ekonomi lokal—Rp 7,2 miliar per tahun. Uang yang berputar, bukan mengendap.
Pertanyaannya bukan sekadar: bolehkah gubernur memiliki mobil dinas mahal? Aturan mungkin membolehkan. Spesifikasi mungkin relevan. Medan Kaltim memang menantang.
Tetapi di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, ketika keluarga-keluarga masih mengatur ulang belanja dapur dan menunda kebutuhan sekolah anak, kebijakan bukan hanya diuji oleh regulasi. Ia diuji oleh empati.
Jalan Rusak, Harapan Retak
Di Kabupaten-kabupaten yang jauh dari pusat kota, jalan rusak bukan sekadar keluhan. Ia adalah ongkos tambahan: ban cepat aus, bensin boros, hasil panen terlambat sampai pasar. Anak sekolah datang dengan sepatu berlumpur. Ambulans melambat di lubang-lubang aspal yang menganga.
Maka ketika publik mendengar soal SUV premium hybrid dengan harga miliaran rupiah, yang terbayang bukanlah fitur keselamatan canggih atau teknologi ramah lingkungan. Yang terbayang adalah lubang-lubang jalan yang belum ditambal.
Pemerintah provinsi beralasan kendaraan itu dibutuhkan untuk mobilitas dan representasi nasional. Benar, Kaltim kini berada di panggung besar sejarah Indonesia. Namun sejarah juga mencatat: legitimasi seorang pemimpin tak hanya dibangun oleh simbol dan representasi, melainkan oleh keberpihakan yang terasa.
Antara Citra dan Kepekaan
Perdebatan ini pada akhirnya bukan soal merek mobil. Bahkan nama dan tipenya pun belum diumumkan resmi. Ini soal pesan yang terkirim kepada publik.
Di ruang-ruang kecil rumah kayu, di pesisir yang jauh dari lampu kota, warga tak menghitung kapasitas mesin 3.000 cc. Mereka menghitung berapa biaya berobat, berapa harga beras, dan berapa lama jalan mereka akan diperbaiki.
Kebijakan anggaran selalu mengandung pilihan. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah adalah cermin dari apa yang dianggap paling penting. Ketika mobil dinas menjadi prioritas, publik berhak bertanya: di mana posisi mereka dalam daftar itu?
Empati bukanlah angka dalam APBD. Ia adalah rasa yang tumbuh dari kesadaran bahwa kekuasaan berasal dari rakyat—dan karenanya harus kembali pada rakyat.
Di Kalimantan Timur hari ini, yang diuji bukan sekadar keputusan pembelian sebuah mobil. Yang diuji adalah seberapa jauh pemimpin mau menengok ke bawah—ke jalan berlubang, ke puskesmas yang belum berdiri, ke UMKM yang butuh modal—sebelum memacu kendaraan barunya melintasi aspal yang belum tentu rata.
Komentar
Posting Komentar