Langsung ke konten utama

Analytical Hierarchy Process (AHP): Metode Efektif untuk Penyusunan Prioritas

Proses Analisis Hierarki (AHP)

Pembobotan KPI dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Menurut Bourgeois (2005), AHP umumnya digunakan untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif/pilihan yang kompleks atau multi kriteria. Secara umum, penggunaan AHP akan menghasilkan prioritas yang konsisten dengan teori, logis, transparan, dan partisipatif. Dengan tuntutan yang semakin tinggi terkait transparansi dan partisipasi, AHP cocok digunakan untuk penyusunan prioritas kebijakan publik.

AHP adalah metode untuk membantu menyusun prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa kriteria (multi criteria). AHP didasarkan pada proses yang terstruktur dan logis, dilakukan oleh ahli-ahli yang representatif terkait dengan alternatif yang akan disusun prioritasnya (Bougeois, 2005). Menurut Susila & Munadi (2007), ada tiga tahapan AHP dalam penyusunan prioritas:

1. Dekomposisi Masalah
   - Dalam menyusun prioritas, masalah harus mampu didekomposisi menjadi tujuan (goal), identifikasi pilihan-pilihan (options), dan perumusan kriteria (criteria).
   - Langkah pertama adalah merumuskan tujuan dari suatu kegiatan penyusunan prioritas.
   - Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan kriteria dari tujuan tersebut.
   - Berdasarkan tujuan dan kriteria, beberapa pilihan perlu diidentifikasi.

2. Penilaian/Pembandingan Elemen
   - Setelah masalah terdekomposisi, ada dua tahap penilaian: perbandingan antar kriteria dan perbandingan antar pilihan untuk setiap kriteria.
   - Perbandingan antar kriteria untuk menentukan bobot masing-masing kriteria.
   - Perbandingan antar pilihan untuk setiap kriteria untuk melihat bobot suatu pilihan.
   - Skala penilaian yang lebih logis adalah antara 0.1 sampai 1.9, mengindikasikan jarak sekitar 30% dari nilai 1.

3. Sintesis Prioritas
   - Sintesis dilakukan dengan mengalikan prioritas lokal dengan prioritas kriteria di level atasnya.
   - Hasilnya adalah prioritas global yang digunakan untuk membobot prioritas lokal dari elemen di level terendah sesuai dengan kriterianya.
   - Sintesis menggunakan metode eigen vector untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan.

Keuntungan penerapan AHP menurut Saaty (2008):
- Fleksibilitas yang memudahkan penambahan dan pengurangan kriteria tanpa mengacaukan hierarki.
- Mengakomodasi preferensi pribadi dan berbagai kepentingan pihak lain untuk penilaian objektif.
- Proses perhitungan mudah karena hanya membutuhkan operasi dan logika sederhana.
- Menunjukkan prioritas, dominasi, tingkat kepentingan, atau pengaruh setiap elemen terhadap elemen lainnya dengan cepat.

Kelemahan AHP menurut Saaty (2008:7):
- Partisipan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam tentang masalah dan metode AHP.
- Partisipan yang kuat dapat mempengaruhi partisipan lainnya.
- Penilaian cenderung subjektif karena dipengaruhi oleh situasi dan preferensi partisipan.
- Jawaban responden yang konsisten tidak selalu logis sesuai dengan masalah yang ada.

Tiga prinsip utama AHP menurut Saaty (2008:7-9):
1. Prinsip penyusunan hierarki
   - Menyusun realitas kompleks menjadi bagian-bagian pokok dan sub-bagian secara hierarki.
2. Prinsip menentukan prioritas
   - Ditentukan berdasarkan pandangan para pakar yang berkompeten terhadap pengambilan keputusan.
3. Prinsip konsistensi logis
   - Menggunakan aspek kualitatif dan kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi.


Penerapan AHP

Penerapan Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan dalam berbagai situasi yang memerlukan penyusunan prioritas dari alternatif yang ada. Berikut adalah beberapa contoh penerapan AHP dalam berbagai bidang:

1. Pengambilan Keputusan Bisnis:
   - Memilih lokasi pabrik baru dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti biaya, aksesibilitas, dan infrastruktur.
   - Menentukan supplier terbaik berdasarkan kriteria kualitas produk, harga, dan keandalan pengiriman.

2. Manajemen Proyek:
   - Prioritasi proyek yang akan diimplementasikan berdasarkan kriteria seperti biaya, durasi, dan dampak terhadap perusahaan.
   - Menilai risiko proyek dengan membandingkan berbagai faktor risiko dan menentukan prioritas mitigasinya.

3. Sumber Daya Manusia:
   - Menyusun prioritas pelatihan karyawan berdasarkan kebutuhan pengembangan keterampilan, biaya pelatihan, dan ketersediaan sumber daya.
   - Memilih kandidat terbaik untuk posisi tertentu dengan membandingkan kualifikasi, pengalaman, dan kecocokan budaya perusahaan.

4. Pemerintahan dan Kebijakan Publik:
   - Menyusun prioritas kebijakan publik yang memerlukan partisipasi dan transparansi, seperti kebijakan lingkungan atau pembangunan infrastruktur.
   - Memilih program sosial yang akan diimplementasikan berdasarkan dampak sosial, biaya, dan dukungan masyarakat.

5. Pendidikan:
   - Menentukan prioritas pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan industri, minat siswa, dan ketersediaan sumber daya.
   - Memilih teknologi pendidikan yang akan diterapkan di sekolah berdasarkan efektivitas, biaya, dan kemudahan penggunaan.

6. Lingkungan:
   - Memilih teknologi energi terbarukan yang akan diimplementasikan berdasarkan efektivitas, biaya, dan dampak lingkungan.
   - Menyusun prioritas pengelolaan limbah dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, biaya, dan ketersediaan teknologi.

7. Kesehatan:
   - Menentukan prioritas intervensi kesehatan masyarakat berdasarkan dampak kesehatan, biaya, dan keefektifan program.
   - Memilih metode pengobatan terbaik untuk penyakit tertentu dengan membandingkan efektivitas, biaya, dan ketersediaan.

Contoh Studi Kasus:
Misalnya, sebuah perusahaan ingin memilih supplier bahan baku untuk produksi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan menggunakan AHP:
1. Dekomposisi Masalah
   - Tujuan: Memilih supplier bahan baku terbaik.
   - Kriteria: Kualitas produk, harga, keandalan pengiriman.
   - Pilihan: Supplier A, Supplier B, Supplier C.

2. Penilaian/Pembandingan Elemen:
   - Bandingkan kriteria berdasarkan pentingnya terhadap tujuan (misalnya, kualitas produk lebih penting dari harga).
   - Bandingkan pilihan berdasarkan setiap kriteria (misalnya, Supplier A lebih baik dari Supplier B dalam hal kualitas produk).

3. Sintesis Prioritas:
   - Menghitung bobot relatif dari setiap kriteria dan pilihan.
   - Menggunakan bobot ini untuk menentukan prioritas global dari setiap supplier.

Dengan demikian, perusahaan dapat memilih supplier yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan analisis yang logis dan terstruktur.


Daftar Pustaka
Bourgeois, R. (2005). Analytical Hierarchy Process in Decision Making. London: Routledge.
Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh: RWS Publications.
Susila, B., & Munadi, Y. (2007). Penerapan AHP dalam Penyusunan Prioritas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN)

TUGAS TERSTRUKTUR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN) Disusun Oleh : KELOMPOK 1 Susanto P2FB12017 Regas Febria Yuspita P2FB12004 Rahmat Imanda P2FB12021 Ary Yuliastri P2FB12008 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PURWOKERTO 2012 Etika Administrasi Publik (Definisi, Urgensi, Perkembangan, dan Landasan) Oleh : Kelompok 1 Pendahuluan Etika administrasi publik pertama kali muncul pada masa klasik. Hal ini disebabkan karena teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, dan Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan moral (etika). Pada teori klasik kebutuhan moral administrator hanyalah merupakan keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien. Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik pun tidak hanya harus efisien, tapi juga harus d...
2 komentar
Baca selengkapnya

Efisiensi dan Efektivitas dalam Birokrasi

  Oleh Regas Febria Yuspita, S.Sos P2FB12004 [1] Pendahuluan Penerapan Good Governance saat ini baik di tingkat pusat maupun daerah harus berpegang teguh dengan prinsip efisiensi, dan efektivitas.   Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi ini dilakukan karena permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti petugas pelayanan kurang responsif, kurang informatif kepada masyarakat, kurang accessible , kurang koordinasi, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien. Efektivitas dan efisiensi secara bersama-sama sangat perlu diterapkan dalam penerapan Good Governance , karena suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Suatu pekerjaan yang efektif belum tentu efisien karena hasil dicapai itu telah menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Hal ini disebabkan karena efektif adalah mel...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebijakan Publik yang Bermodel Inkremental

Oleh : Regas Febria Yuspita Model inkremental muncul merupakan kritik terhadap model rasional. Model incremental ini digunakan untuk menambah, mengurangi dan menyempurnakan program-program yang telah ada sebelumnya. Pada model ini para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya. karena beberapa alasan, yaitu: 1.       Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan. 2.       Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya 3.       Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi kepentingan tertentu 4.       Menghindari konflik jika harus melakukan proses n...
Posting Komentar
Baca selengkapnya