Langsung ke konten utama

"5 LANGKAH UNTUK MENJEMPUT JODOH YANG BAIK"



Bismillahirrahmanirrahim,,,

Siapa yang tidak mendambakan pasangan yang baik? Semua pasti menginginkannya .

Lalu bagaimanakah solusi untuk mendapatkannya?

1. Mulailah menjadikan diri sendiri menjadi orang yang baik. Yang beriman dan bertakwa. Santun bertutur kata serta berakhlak mulia.Ingatlah Firman-Nya, bahwa yang baik untuk yang baik pula. Begitu juga sebaliknya.

2. Perbanyaklah berkumpul serta bergaul dengan orang baik. Dari sini kita punya banyak kesempatan dan peluang untuk bertemu dengan pasangan yang baik.

3. Sempatkanlah untuk menghadiri Majelis Ta'lim (bisa di pengajian). Dari sini juga bukan suatu hal yang mustahil kita bisa dipertemukan dengan pasangan yang baik.

4. Kita bisa minta bantuan orang lain yang kita anggap sebagai panutan ummat yang tidak diragukan lagi nilai ketakwaan serta amanahnya.

5. Selalu berdoa dalam setiap bersujud kepada-Nya. Meminta serta memohon agar dipertemukan dengan jodoh yang kita idam-idamkan.

Perlu diingat,
Urusan jodoh adalah keputusan-Nya.
Urusan jodoh adalah ketetapan-Nya.

Tapi ada satu hal juga yang mesti kita perhatikan,
Walau jodoh adalah taqdir-Nya,
Kita tetap harus berusaha dengan cara-cara yang baik untuk mendapatkannya.

Bukankah Allah tak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri?

Semoga bermanfaat dan dipraktekkan sehingga kita dipertemukan dengan pasangan yang Sholeh / Sholehah.

Wallahu A'lam bishawab ..

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN)

TUGAS TERSTRUKTUR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN) Disusun Oleh : KELOMPOK 1 Susanto P2FB12017 Regas Febria Yuspita P2FB12004 Rahmat Imanda P2FB12021 Ary Yuliastri P2FB12008 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PURWOKERTO 2012 Etika Administrasi Publik (Definisi, Urgensi, Perkembangan, dan Landasan) Oleh : Kelompok 1 Pendahuluan Etika administrasi publik pertama kali muncul pada masa klasik. Hal ini disebabkan karena teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, dan Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan moral (etika). Pada teori klasik kebutuhan moral administrator hanyalah merupakan keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien. Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik pun tidak hanya harus efisien, tapi juga harus d...
2 komentar
Baca selengkapnya

Efisiensi dan Efektivitas dalam Birokrasi

  Oleh Regas Febria Yuspita, S.Sos P2FB12004 [1] Pendahuluan Penerapan Good Governance saat ini baik di tingkat pusat maupun daerah harus berpegang teguh dengan prinsip efisiensi, dan efektivitas.   Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi ini dilakukan karena permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti petugas pelayanan kurang responsif, kurang informatif kepada masyarakat, kurang accessible , kurang koordinasi, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien. Efektivitas dan efisiensi secara bersama-sama sangat perlu diterapkan dalam penerapan Good Governance , karena suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Suatu pekerjaan yang efektif belum tentu efisien karena hasil dicapai itu telah menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Hal ini disebabkan karena efektif adalah mel...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebijakan Publik yang Bermodel Inkremental

Oleh : Regas Febria Yuspita Model inkremental muncul merupakan kritik terhadap model rasional. Model incremental ini digunakan untuk menambah, mengurangi dan menyempurnakan program-program yang telah ada sebelumnya. Pada model ini para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya. karena beberapa alasan, yaitu: 1.       Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan. 2.       Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya 3.       Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi kepentingan tertentu 4.       Menghindari konflik jika harus melakukan proses n...
Posting Komentar
Baca selengkapnya