Langsung ke konten utama

SAAT MUSLIMAH HARUS MAJU LEBIH DAHULU




Islamedia.co - Seorang muslimah, malu-malu bertanya, “Ibu… sekian lama saya memendam rasa, pada seorang ikhwah yang sudah lama saya kenal. Saya sudah mencoba menepisnya dengan berbagai cara, tapi sejauh ini tak bisa. Jika… kemudian saya ingin tahu, apakah dia juga memiliki keiginan yang sama seperti saya, apakah saya salah, Bu?”

“Dimana letak salahnya, dek? Karena cinta adalah anugerah-Nya pada manusia. Bahkan Khadijah pun menyatakan keinginananya lebih dulu pada Muhammad, tentu dengan perantara yang bijaksana.”

“Jadi, ini boleh, Bu?”

“Boleh saja. Yang perlu dijaga adalah caranya, agar berjalan dengan tetap menjaga iffah dan izzah seorang muslimah”

“Emm, saya boleh minta bantuan Ibu, untuk hal ini?”

“Tentu saja, dek. Asalkan, kamu sudah tahu dan siap dengan resikonya.”

“Resiko apa, Bu?”

“Maaf. Resiko jika bertepuk sebelah tangan, tentunya”

“Iya, Ibu. Itu sudah saya pikirkan. Doakan saya, Bu”

“Tentu, dek. Saya selalu mendoakanmu. Kita berdoa, semoga ikhtiar ini berujung indah untukmu, ya dek”

Maka ketahuilah adekku muslimah tangguh, cara yang kau tempuh ini insya Allah sangat ksatria, lebih ksatria dari seorang laki-laki yang berkemampuan untuk menggenapkan separuh diennya tapi selalu diliputi keraguan di hatinya. Andai pun ditolak, tak ada yang berkurang dari iffah-mu dan izzah-mu sebagai muslimah, karena bagaimana pun, kau telah mencoba menyelamatkan hatimu, dan tentunya juga agamamu.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN)

TUGAS TERSTRUKTUR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN) Disusun Oleh : KELOMPOK 1 Susanto P2FB12017 Regas Febria Yuspita P2FB12004 Rahmat Imanda P2FB12021 Ary Yuliastri P2FB12008 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PURWOKERTO 2012 Etika Administrasi Publik (Definisi, Urgensi, Perkembangan, dan Landasan) Oleh : Kelompok 1 Pendahuluan Etika administrasi publik pertama kali muncul pada masa klasik. Hal ini disebabkan karena teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, dan Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan moral (etika). Pada teori klasik kebutuhan moral administrator hanyalah merupakan keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien. Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik pun tidak hanya harus efisien, tapi juga harus d...

Efisiensi dan Efektivitas dalam Birokrasi

  Oleh Regas Febria Yuspita, S.Sos P2FB12004 [1] Pendahuluan Penerapan Good Governance saat ini baik di tingkat pusat maupun daerah harus berpegang teguh dengan prinsip efisiensi, dan efektivitas.   Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi ini dilakukan karena permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti petugas pelayanan kurang responsif, kurang informatif kepada masyarakat, kurang accessible , kurang koordinasi, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien. Efektivitas dan efisiensi secara bersama-sama sangat perlu diterapkan dalam penerapan Good Governance , karena suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Suatu pekerjaan yang efektif belum tentu efisien karena hasil dicapai itu telah menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Hal ini disebabkan karena efektif adalah mel...

Kebijakan Publik yang Bermodel Inkremental

Oleh : Regas Febria Yuspita Model inkremental muncul merupakan kritik terhadap model rasional. Model incremental ini digunakan untuk menambah, mengurangi dan menyempurnakan program-program yang telah ada sebelumnya. Pada model ini para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya. karena beberapa alasan, yaitu: 1.       Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan. 2.       Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya 3.       Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi kepentingan tertentu 4.       Menghindari konflik jika harus melakukan proses n...