Langsung ke konten utama

IMSAK

Apa itu IMSAK??

Imsak hanya dikenal di Asia Tenggara (Khususnya Indonesia), kemungkinan yg Membuat Ajaran Imsak Ini Berniat Baik Agar Kita Ada Waktu Untuk Bersiap Diri Melaksanakan Sholat Dan Mempersiapkan Waktu Terbitnya Fajar.

Namun dia lupa Bahwa Islam yg diajarkan Rasulullah Saw Sudah Sempurna Sehingga Tidak perlu ditambah atau dikurangi. Akibatnya pada hari ini Banyk umat menganggap batas akhir makan sahur adalah Imsak Sehingga menghilangkan Ajaran Rasulullah Saw yg Sesungguhnya.

Dalil: "Jika salah seorang aari Kamu Mendengar Adzan Sedangkan ia Masih Memegang Piring (Makanan), Maka Janganlah Ia Meletakkannya Hingga Ia Menyelesaikan Hajatnya (makannya). [HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim, dishahihkan oleh Adz Zahabi]

Ibnu Umar berkata, "Alqamah Bin Alatsah Pernah Bersama Rasulullah, Kemudian Datang Bilal akan mengumandangkan adzan, kemudian Rasulullah Saw Bersabda, "Tunggu sebentar wahai bilal..!, Alqamah sedang makan sahur". [Hadist ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani]

"Dan Makan Dan Minumlah Kamu Hingga Terang Bagimu Benang Putih Dan Benang Hitam Yaitu Fajar". (QS Al Baqarah 2 : 187)

Jadi sahabatku,Batas Santap Sahur Adalah Adzan Shubuh, Bukan IMSAK.

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah". (QS Al Hasyr 59 : 7)

Mohon sebarkan pesan ini, agar tidak makin tersebar kesalahan dan kekeliruan di masyarakat, terutama keluarga kita dalam melaksanakan amalan di bulan Ramadhan. َ

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN)

TUGAS TERSTRUKTUR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN) Disusun Oleh : KELOMPOK 1 Susanto P2FB12017 Regas Febria Yuspita P2FB12004 Rahmat Imanda P2FB12021 Ary Yuliastri P2FB12008 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PURWOKERTO 2012 Etika Administrasi Publik (Definisi, Urgensi, Perkembangan, dan Landasan) Oleh : Kelompok 1 Pendahuluan Etika administrasi publik pertama kali muncul pada masa klasik. Hal ini disebabkan karena teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, dan Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan moral (etika). Pada teori klasik kebutuhan moral administrator hanyalah merupakan keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien. Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik pun tidak hanya harus efisien, tapi juga harus d...
2 komentar
Baca selengkapnya

Efisiensi dan Efektivitas dalam Birokrasi

  Oleh Regas Febria Yuspita, S.Sos P2FB12004 [1] Pendahuluan Penerapan Good Governance saat ini baik di tingkat pusat maupun daerah harus berpegang teguh dengan prinsip efisiensi, dan efektivitas.   Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi ini dilakukan karena permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti petugas pelayanan kurang responsif, kurang informatif kepada masyarakat, kurang accessible , kurang koordinasi, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien. Efektivitas dan efisiensi secara bersama-sama sangat perlu diterapkan dalam penerapan Good Governance , karena suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Suatu pekerjaan yang efektif belum tentu efisien karena hasil dicapai itu telah menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Hal ini disebabkan karena efektif adalah mel...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebijakan Publik yang Bermodel Inkremental

Oleh : Regas Febria Yuspita Model inkremental muncul merupakan kritik terhadap model rasional. Model incremental ini digunakan untuk menambah, mengurangi dan menyempurnakan program-program yang telah ada sebelumnya. Pada model ini para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya. karena beberapa alasan, yaitu: 1.       Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan. 2.       Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya 3.       Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi kepentingan tertentu 4.       Menghindari konflik jika harus melakukan proses n...
Posting Komentar
Baca selengkapnya