Langsung ke konten utama

IMSAK

Apa itu IMSAK??

Imsak hanya dikenal di Asia Tenggara (Khususnya Indonesia), kemungkinan yg Membuat Ajaran Imsak Ini Berniat Baik Agar Kita Ada Waktu Untuk Bersiap Diri Melaksanakan Sholat Dan Mempersiapkan Waktu Terbitnya Fajar.

Namun dia lupa Bahwa Islam yg diajarkan Rasulullah Saw Sudah Sempurna Sehingga Tidak perlu ditambah atau dikurangi. Akibatnya pada hari ini Banyk umat menganggap batas akhir makan sahur adalah Imsak Sehingga menghilangkan Ajaran Rasulullah Saw yg Sesungguhnya.

Dalil: "Jika salah seorang aari Kamu Mendengar Adzan Sedangkan ia Masih Memegang Piring (Makanan), Maka Janganlah Ia Meletakkannya Hingga Ia Menyelesaikan Hajatnya (makannya). [HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim, dishahihkan oleh Adz Zahabi]

Ibnu Umar berkata, "Alqamah Bin Alatsah Pernah Bersama Rasulullah, Kemudian Datang Bilal akan mengumandangkan adzan, kemudian Rasulullah Saw Bersabda, "Tunggu sebentar wahai bilal..!, Alqamah sedang makan sahur". [Hadist ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani]

"Dan Makan Dan Minumlah Kamu Hingga Terang Bagimu Benang Putih Dan Benang Hitam Yaitu Fajar". (QS Al Baqarah 2 : 187)

Jadi sahabatku,Batas Santap Sahur Adalah Adzan Shubuh, Bukan IMSAK.

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah". (QS Al Hasyr 59 : 7)

Mohon sebarkan pesan ini, agar tidak makin tersebar kesalahan dan kekeliruan di masyarakat, terutama keluarga kita dalam melaksanakan amalan di bulan Ramadhan. ŮŽ

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kebijakan Publik yang bermodel kelompok

Oleh Regas Febria Yuspita Pendahuluan Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu, model kebijakan biasanya dinyatakan dalam bentuk konsep teori, diagram, grafik atau persamaan matematika. Model kebijakan publik harus memiliki karakteristik, sederhana dan jelas, ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan, menolong untuk pengkomunikasian, usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik ( manageable ) dan memberikan penjelasan & memprediksi konsekwensi. Model pembuatan kebijakan publik meliputi model elit, model kelompok, model kelembagaan, model proses, model rasionalism, model inkrementalism dan model sistem. Pada tulisan ini penulis akan membahas mengenai kebijakan publik yang menggunakan model kelompok.Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan. Dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN)

TUGAS TERSTRUKTUR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN) Disusun Oleh : KELOMPOK 1 Susanto P2FB12017 Regas Febria Yuspita P2FB12004 Rahmat Imanda P2FB12021 Ary Yuliastri P2FB12008 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PURWOKERTO 2012 Etika Administrasi Publik (Definisi, Urgensi, Perkembangan, dan Landasan) Oleh : Kelompok 1 Pendahuluan Etika administrasi publik pertama kali muncul pada masa klasik. Hal ini disebabkan karena teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, dan Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan moral (etika). Pada teori klasik kebutuhan moral administrator hanyalah merupakan keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien. Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik pun tidak hanya harus efisien, tapi juga harus d...
2 komentar
Baca selengkapnya

Efisiensi dan Efektivitas dalam Birokrasi

  Oleh Regas Febria Yuspita, S.Sos P2FB12004 [1] Pendahuluan Penerapan Good Governance saat ini baik di tingkat pusat maupun daerah harus berpegang teguh dengan prinsip efisiensi, dan efektivitas.   Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi ini dilakukan karena permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti petugas pelayanan kurang responsif, kurang informatif kepada masyarakat, kurang accessible , kurang koordinasi, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien. Efektivitas dan efisiensi secara bersama-sama sangat perlu diterapkan dalam penerapan Good Governance , karena suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Suatu pekerjaan yang efektif belum tentu efisien karena hasil dicapai itu telah menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Hal ini disebabkan karena efektif adalah mel...
Posting Komentar
Baca selengkapnya