Langsung ke konten utama

Bangun Rumah = Proses Mental

Bangun Rumah = Proses Mental


Rumah merupakan bangunan tempat tinggal yang mutlak dimiliki oleh manusia untuk berteduh dan berinteraksi dengan keluarga. kebutuhan yang sangat pokok sekali bagi manusia. Sebagian orang mungkin akan beruntung dan bersyukur bisa diijinkan menikmati tempat perlindungan yang nyaman, teduh juga jauh dari terik matahari dan hujan.
Sebagian lagi mungkin belum begitu beruntung dan harus mengandalkan atap semi permanen untuk tempat berteduh dan beristirahat. Apapun bentuk bangunan yang disebut sebagai rumah, tentu memerlukan criteria yang pengerjaannya bisa selesai tepat waktu, hemat bahan, dan hasil yang nyaman memuaskan. Berikut adalah beberapa tahap yang harus dilakukan pemilki dalam merencanakan sebuah bangunan rumah.
Gambar Kerja
Gambar sebagai visualisasi rencana rumah yang akan dibangunkan sangat diperlukan untuk mendapatkan rumah idaman sesuai kebutuhan dan keinginan. Gambar rencana bisa diperoleh dari arsitek maupun kontraktor. Dengan gambar sebagai panduan dalam pekerjaan, maka pelaksana/pemborong bisa dengan mudah dan cepat membuat rumah yang diinginkan pemilik.
Yang menjadi gambar kerja / blueprint rumah terdiri dari :
  1. Denah
  2. Tampak bangunan (depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri)
  3. Potongan (melintang dan membujur)
  4. Rencana struktur (pondasi, sloof, balok/kolom, ring balok, rencana atap)
  5. Instalasi listrik dan plafon
  6. Utilitas (air bersih, air kotor, dan limbah)
Setelah gambar kerja sudah selesai dan sesuai dengan apa yang diinginkan, RAB atau Rancangan Anggaran Biaya kemudian siap diperhitungkan. Dengan RAB kita akan mengetahui prediksi jumlah biata yang perlu disediakan sehingga tak terjadi kendala keuaangan di pertengahan saat proses pembangunan. RAB sendiri bisa diminta ke jasa arsitek atau perencana sebagai satu kesatuan dari gambar kerja. Namun hal ini tergantung Anda yang ingin satu paket atau terpisah. Seputar jasa dan biaya desainer interior dan arsitektur juga bisa lihat disini.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Dalam mendirikan bangunan, legalitas yang diperlukan adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan dari instansi pemerintah terbaik.
Tahap Memilih Kontraktor
Setelah memiliki gambaran terkait gambar kerja, mendapatkan Rancangan Anggaran Biaya, dan Izin Mendirikan Bangunan, langkah selanjutnya yaitu siapa yang akan melaksanakan proses pembangunan rumah. Tanggung jawab dalam proses pembangunan juga sangat besar sehingga diperlukan ketelitian saat memilih kontraktor. Mencari kontraktor yang kompeten dan berpengalaman dalam hal membangun rumah memang penting. Tak jarang ditemukan suatu pekerjaan rumah tidak berkualitas dan terbengkalai karena kontraktor pelaksana tidak bertanggung jawab.
Pelaksanaan di Lapangan
Selesai memilih kontraktor langkah selanjutnya adalah ikatan kontrak antara pemilik juga pelaksana. Setelah itu, sistem pelaksanaan pembangunan seperti borongan material dan tenaga seperti tenaga harian juga perlu dipertimbangkan. Untuk tenaga harian baiknya pekerja yang dipakai memiliki keahlian dan pengalaman, sehingga kualitas pekerjaan akan terus terjaga.
Gunakan time scheduled untuk mengontrol jalannya pembangunan. Dalam hal ini ketepatan waktu sangat diperlukan untuk menekan biaya pelaksanaan. Setiap tahapan bisa di delegasi kepada yang kompeten di bidangnya misalnya arsitek, kontraktor, buruh bangunan, kesiapan dana, dan legalitas bangunan.
Ternyata dari kesemua proses diatas dalam membangun rumah ada beberapa hal yang bsia diresapi sebagai sebuah pembelajaran mental yaitu :
  1. Membangun rumah memerlukan proses.
  2. Setiap prosesnya terkadang ada saja hambatan seperti cuaca, kenaikan harga material, tenaga kerja dan keuangan.
  3. Bangunan seperti apa yang dibangun merupakan mutlak keputusan Anda. Selesai kapan tentu Anda pula yang tentukan. Namun bila perencanaan telah dilakukan, yang terpenting adalah pelaksanaan.
  4. Membangun rumah, semoga saat rumah telah jadi dan beres, Anda sebagai pemilik rumah juga telah selesai membangun diri Anda tentunya untuk menyediakan tempat bagi kenyamanan Anda beserta keluarga.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kebijakan Publik yang bermodel kelompok

Oleh Regas Febria Yuspita Pendahuluan Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu, model kebijakan biasanya dinyatakan dalam bentuk konsep teori, diagram, grafik atau persamaan matematika. Model kebijakan publik harus memiliki karakteristik, sederhana dan jelas, ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan, menolong untuk pengkomunikasian, usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik ( manageable ) dan memberikan penjelasan & memprediksi konsekwensi. Model pembuatan kebijakan publik meliputi model elit, model kelompok, model kelembagaan, model proses, model rasionalism, model inkrementalism dan model sistem. Pada tulisan ini penulis akan membahas mengenai kebijakan publik yang menggunakan model kelompok.Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan. Dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN)

TUGAS TERSTRUKTUR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN) Disusun Oleh : KELOMPOK 1 Susanto P2FB12017 Regas Febria Yuspita P2FB12004 Rahmat Imanda P2FB12021 Ary Yuliastri P2FB12008 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PURWOKERTO 2012 Etika Administrasi Publik (Definisi, Urgensi, Perkembangan, dan Landasan) Oleh : Kelompok 1 Pendahuluan Etika administrasi publik pertama kali muncul pada masa klasik. Hal ini disebabkan karena teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, dan Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan moral (etika). Pada teori klasik kebutuhan moral administrator hanyalah merupakan keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien. Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik pun tidak hanya harus efisien, tapi juga harus d...
2 komentar
Baca selengkapnya

Efisiensi dan Efektivitas dalam Birokrasi

  Oleh Regas Febria Yuspita, S.Sos P2FB12004 [1] Pendahuluan Penerapan Good Governance saat ini baik di tingkat pusat maupun daerah harus berpegang teguh dengan prinsip efisiensi, dan efektivitas.   Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi ini dilakukan karena permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti petugas pelayanan kurang responsif, kurang informatif kepada masyarakat, kurang accessible , kurang koordinasi, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien. Efektivitas dan efisiensi secara bersama-sama sangat perlu diterapkan dalam penerapan Good Governance , karena suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Suatu pekerjaan yang efektif belum tentu efisien karena hasil dicapai itu telah menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Hal ini disebabkan karena efektif adalah mel...
Posting Komentar
Baca selengkapnya