Langsung ke konten utama

Makna Nrimo Ing Pandum

**Nerimo ing pandum** adalah istilah dalam bahasa Jawa yang secara harfiah berarti "menerima apa yang diberikan". Secara filosofis, konsep ini mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dengan ikhlas dan rasa syukur, baik itu yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Prinsip ini menekankan pentingnya sikap tawakal dan menerima dengan lapang dada ketetapan yang telah digariskan oleh Tuhan. ### **Makna Nerimo Ing Pandum** 1. **Keikhlasan**: Menerima segala bentuk rezeki, cobaan, dan nasib dengan hati yang tulus dan tanpa protes. Keikhlasan ini adalah bentuk rasa syukur atas apa yang kita miliki dan jalani. 2. **Kebersyukuran**: Menghargai dan mensyukuri segala berkah yang telah diberikan oleh Tuhan, tanpa merasa iri atau membandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. 3. **Ketenangan Hati**: Dengan bersikap nerimo ing pandum, seseorang akan lebih mudah mencapai ketenangan hati dan pikiran, karena tidak selalu terfokus pada hal-hal yang di luar kendali. 4. **Kebijaksanaan**: Memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai situasi dalam hidup, baik suka maupun duka. Hal ini dapat membantu seseorang untuk tetap berpikir jernih dan mengambil keputusan yang bijak. 5. **Kerendahan Hati**: Mengajarkan untuk tidak sombong dan selalu rendah hati, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan yang bisa sewaktu-waktu diambil kembali. ### **Penerapan Nerimo Ing Pandum dalam Kehidupan Sehari-hari** - **Menghadapi Kesulitan**: Saat menghadapi masalah atau kesulitan, sikap nerimo ing pandum membantu kita untuk tetap tenang dan berusaha mencari solusi tanpa mengeluh berlebihan. - **Menerima Kekurangan**: Belajar menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain, serta berusaha untuk memperbaikinya tanpa rasa putus asa. - **Menghargai Rezeki**: Mensyukuri segala bentuk rezeki yang diberikan, baik besar maupun kecil, dan tidak mudah merasa tidak puas. Dengan menerapkan konsep nerimo ing pandum dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat hidup dengan lebih damai, tenang, dan penuh rasa syukur. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk Anda. 😊

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kebijakan Publik yang bermodel kelompok

Oleh Regas Febria Yuspita Pendahuluan Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu, model kebijakan biasanya dinyatakan dalam bentuk konsep teori, diagram, grafik atau persamaan matematika. Model kebijakan publik harus memiliki karakteristik, sederhana dan jelas, ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan, menolong untuk pengkomunikasian, usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik ( manageable ) dan memberikan penjelasan & memprediksi konsekwensi. Model pembuatan kebijakan publik meliputi model elit, model kelompok, model kelembagaan, model proses, model rasionalism, model inkrementalism dan model sistem. Pada tulisan ini penulis akan membahas mengenai kebijakan publik yang menggunakan model kelompok.Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan. Dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN)

TUGAS TERSTRUKTUR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK (DEFINISI, URGENSI, PERKEMBANGAN, DAN LANDASAN) Disusun Oleh : KELOMPOK 1 Susanto P2FB12017 Regas Febria Yuspita P2FB12004 Rahmat Imanda P2FB12021 Ary Yuliastri P2FB12008 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PURWOKERTO 2012 Etika Administrasi Publik (Definisi, Urgensi, Perkembangan, dan Landasan) Oleh : Kelompok 1 Pendahuluan Etika administrasi publik pertama kali muncul pada masa klasik. Hal ini disebabkan karena teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, dan Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan moral (etika). Pada teori klasik kebutuhan moral administrator hanyalah merupakan keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien. Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik pun tidak hanya harus efisien, tapi juga harus d...
2 komentar
Baca selengkapnya

Efisiensi dan Efektivitas dalam Birokrasi

  Oleh Regas Febria Yuspita, S.Sos P2FB12004 [1] Pendahuluan Penerapan Good Governance saat ini baik di tingkat pusat maupun daerah harus berpegang teguh dengan prinsip efisiensi, dan efektivitas.   Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi ini dilakukan karena permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti petugas pelayanan kurang responsif, kurang informatif kepada masyarakat, kurang accessible , kurang koordinasi, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien. Efektivitas dan efisiensi secara bersama-sama sangat perlu diterapkan dalam penerapan Good Governance , karena suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Suatu pekerjaan yang efektif belum tentu efisien karena hasil dicapai itu telah menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Hal ini disebabkan karena efektif adalah mel...
Posting Komentar
Baca selengkapnya