RAGAZZA CORP

  Oleh Regas Febria Yuspita, S.Sos., M.Si   Indonesia kini tengah menghadapi diskursus serius mengenai batas tipis antara kesalahan administratif dalam kebijakan dan tindak pidana korupsi . Kasus terbaru yang menimpa mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menjadi alarm keras bagi para teknokrat dan profesional yang ingin berkontribusi bagi negara. Muncul pertanyaan fundamental: Apakah hukum sedang ditegakkan untuk keadilan, atau justru dijadikan alat untuk menghambat perubahan? A.       Pola Berulang: Inovasi yang Berisiko Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pola yang mengkhawatirkan terhadap individu diaspora dan profesional dengan reputasi internasional. Mereka datang dengan misi menciptakan efisiensi, memotong birokrasi, dan menutup celah korupsi melalui teknologi. Namun, langkah ini sering kali bergesekan dengan "pemain lama" yang nyaman dengan status quo . Ketika sistem lama terganggu, kebijakan para inovator ini kerap dibidik d...

POLICY BRIEF MEMPERKUAT INTEGRITAS DISTRIBUSI: STRATEGI MITIGASI RISIKO PENYALAHGUNAAN DAN PENGENDALIAN KUOTA BBM BERSUBSIDI (SOLAR & PERTALITE)   DITUJUKAN KEPADA: 1.        Gubernur Seluruh Indonesia (Daftar Terlampir) 2.        Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 3.        Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia 4.        Instansi Berwenang Pemberi Rekomendasi   RINGKASAN EKSEKUTIF Pengendalian kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite menuntut langkah mitigasi yang konkret untuk mencegah kebocoran anggaran negara. Berdasarkan identifikasi risiko terbaru, ditemukan titik rawan pada penggunaan BBM oleh sektor yang dilarang (industri tambang/kebun) serta maraknya pengecer ilegal di daerah. Policy brief ini merekomendasikan pengetatan kriteria kendaraan, optimalisasi surat rek...

    Ringkasan Eksekutif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik. Namun, implementasi MBG melalui model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terpusat menunjukkan berbagai keterbatasan, baik dari sisi efisiensi operasional, mutu dan keamanan pangan, keberlanjutan program, maupun keadilan sosial-ekonomi. Di lapangan, model SPPG menghadapi tantangan distribusi, keterbatasan tenaga gizi, rendahnya daya terima siswa terhadap menu, serta dampak ekonomi negatif terhadap kantin sekolah dan pelaku usaha kecil di sekitar sekolah. Selain itu, muncul persoalan tata kelola berupa konsentrasi kepemilikan SPPG pada kelompok ekonomi dan jejaring kekuasaan tertentu, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta menurunkan legitimasi publik terhadap Program MBG. Policy brief ini merekomendasikan penyesuaian kebijakan dengan mentransformasikan peran SPPG ...