RAGAZZA CORP

  SAMARINDA — Di satu sudut Kalimantan Timur, seorang ibu mendorong sepeda motornya pelan-pelan melewati jalan berlubang yang tergenang air. Di sudut lain, pemerintah provinsi bersiap menghadirkan kendaraan dinas baru bagi gubernur: SUV 3.000 cc berteknologi hybrid dengan banderol Rp 8,5 miliar. Kontras itu terasa getir. Polemik bermula ketika rencana pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Rudy Mas’ud mencuat ke publik. Di tengah kritik, sang gubernur menjawab dengan kalimat yang kemudian viral: “Masa iya kepala daerahnya mau pakai mobil ala kadarnya? Jangan dong.” Pernyataan itu mungkin dimaksudkan sebagai pembelaan atas kebutuhan representasi dan mobilitas di wilayah yang medannya tidak mudah. Kalimantan Timur memang luas, sebagian jalannya rusak, dan posisinya strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. Namun bagi warga yang saban hari bergulat dengan jalan berlubang, harga sembako yang naik, dan penghasilan yang tak menentu, kalimat itu terdengar lain: seperti jarak yang mak...

  Oleh: —— Keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menghentikan penyidikan kasus guru honorer di Probolinggo menjadi titik refleksi penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Seorang guru tidak tetap, Muhammad Misbahul Huda, sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo karena merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) dan menerima honor dari dua sumber anggaran negara. Kasus ini sempat viral dan disorot luas, termasuk oleh BBC Indonesia. Publik terbelah: antara yang menuntut ketegasan hukum dan yang mempertanyakan rasa keadilan dalam mempidanakan seorang guru honorer. Namun, lebih dari sekadar viralitas, perkara ini menyentuh jantung persoalan yang lebih mendasar: apakah setiap pelanggaran administratif harus berujung pidana? Antara Administrasi dan Kriminalisasi Dalam hukum pidana, khususnya perkara korupsi, unsur utama bukan hanya adanya penerimaan uang, tetapi juga perbuatan melawan hukum, niat jahat (mens rea), serta kerugian neg...

  Penyusun Regas Febria Yuspita, S.Sos., M.Si Analis Kebijakan Ahli Muda   Ringkasan eksekutif Program beasiswa negara melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia yang dibiayai dana abadi pendidikan dan membawa mandat keadilan sosial sekaligus akuntabilitas fiskal. Namun, temuan 44 alumni yang belum memenuhi kewajiban pengabdian hingga Februari 2026 memicu pertanyaan publik tentang legitimasi, efektivitas pengawasan, dan keadilan akses. Policy brief ini membahas beberapa permasalahan, yaitu: fragmentasi monitoring pascastudi dan lemahnya integrasi data lintas instansi; ketegangan antara brain return dan brain circulation di era mobilitas global; dominasi meritokrasi tanpa afirmasi sosial terukur; serta risiko erosi kepercayaan publik terhadap dana APBN. Policy brief ini merekomendasikan beberapa usulan kebijakan, antara lain: pembangunan Integrated Talent Governance System berbasis integrasi data dan ...

Ramadan selalu menghadirkan dua wajah Indonesia. Di satu sisi, kabar-kabar meneduhkan: umat Katolik di Salatiga berbagi takjil; tiga ulama Timur Tengah menjadi imam tarawih di Banda Aceh ; kajian Ramadan menghadirkan Panglima TNI dan Ustaz Adi Hidayat di Masjid Baret Hijau. Di sisi lain, linimasa riuh oleh kontroversi—soal harga bawang putih, kebersihan kota selama Ramadan di Yogyakarta , hingga polemik seorang pria yang menikah dengan sesama jenis dan menggelar tur berbayar bertemu penggemar. Di tengah riuh itu, perdebatan moral kembali mengemuka. Sebagian pihak menilai fenomena tersebut sebagai puncak dari proses panjang “normalisasi”—dari panggung hiburan, sinetron, komedi, hingga media sosial—yang dianggap membiasakan publik pada ekspresi gender nonkonvensional. Lalu ketika ekspresi itu berubah menjadi pernyataan identitas dan klaim hak, kemarahan meledak. Di sinilah tudingan “standar ganda” dilayangkan: kita terhibur ketika ia tampil sebagai komedi, tetapi murka ketika ia menuntu...

Oleh: Regas Febria Yuspita Satu kalimat pendek mengoyak ruang digital. “Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan.” Ucapan Dwi Sasetyaningtyas—Tyas—itu melesat di media sosial, memantik perdebatan tentang nasionalisme, privilese, dan tanggung jawab moral penerima beasiswa negara. Dalam hitungan jam, linimasa berubah menjadi ruang sidang. Tyas bukan nama sembarangan. Ia alumnus Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung yang melanjutkan studi magister di Delft University of Technology melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Bidang yang dipilihnya—Sustainable Energy Technology—sejalan dengan agenda transisi energi yang belakangan menjadi prioritas global. Seusai lulus pada 2017, Tyas menyatakan kembali ke Indonesia. Ia mengaku menetap selama enam tahun untuk memenuhi kewajiban pengabdian. Dalam kurun itu, ia terlibat dalam pengembangan energi surya di Pulau Sumba, pengelolaan sampah organik melalui platform “Kawan Kompos”, hingga penanaman ribuan mangrove di pesisir. Ia...

 Di ujung kebun yang berbatasan dengan rumpun bambu tua, berdiri pohon asem yang usianya lebih tua dari rumah-rumah di sekitarnya. Batangnya menghitam, retak-retak seperti kulit yang terlalu lama terbakar matahari. Akar-akar besarnya menyembul dari tanah, melilit dan merayap seperti ular raksasa yang sedang tidur—atau mungkin sedang menunggu. Warga menyebutnya Asem Buyut. Saat senja turun, kebun itu berubah. Sunyi menjadi pekat. Angin tidak lagi sekadar berembus—ia seperti membelai daun-daun dengan bisikan lirih, seolah menyampaikan pesan yang tak ingin didengar manusia. Pak Raharjo berdiri di hadapan pohon itu dengan dada membusung. “Besok kita tebang,” katanya datar. Pak Wiryo, mertuanya, menatap batang pohon itu lama sekali. Matanya keruh, seperti menyimpan ingatan yang tak ingin dihidupkan kembali. “Pohon itu bukan cuma kayu,” bisiknya. “Ia penjaga.” Raharjo tersenyum tipis. “Penjaga apa? Ini tanah saya.” Malam itu, udara di sekitar kebun terasa berbeda. Lembap. Berat. Seperti ...

Insiden konser DAY6 di Axiata Arena pada 31 Januari 2026 sejatinya perkara sederhana: dugaan pelanggaran aturan dengan membawa kamera profesional ke dalam venue. Namun di era media sosial, perkara teknis bisa menjelma menjadi pertarungan harga diri kolektif. Apa yang bermula dari teguran di arena konser berubah menjadi konflik regional antara netizen Korea Selatan (Knetz) dan Asia Tenggara (SEAblings), lengkap dengan tudingan rasisme, stereotip ekonomi, hingga saling sindir lintas bahasa di platform X. Peristiwa ini memperlihatkan satu hal penting: globalisasi budaya tidak otomatis menghapus hierarki persepsi antarbangsa. K-pop telah menjadi fenomena global, tetapi globalisasi industri hiburan tidak selalu diiringi globalisasi empati. Identitas Digital dan Komunitas Terbayang Dalam perspektif sosiologi komunikasi, fandom adalah “komunitas terbayang” yang melampaui batas negara. Penggemar merasa terhubung oleh selera, emosi, dan idola yang sama. Namun ketika konflik muncul di ruang fisi...

Perjalanan dinas selalu terdengar prestisius. Ada tiket, agenda resmi, foto dokumentasi, dan laporan kegiatan. Namun setelah mencermati bagaimana aparatur sipil negara di negara maju bekerja, saya mulai bertanya: apakah perjalanan dinas benar-benar menjadi alat perubahan, atau sekadar rutinitas administratif? Di negara seperti Jepang, Singapura, dan Jerman, perjalanan dinas bukanlah hak, melainkan tanggung jawab yang harus dibuktikan urgensinya. Setiap kunjungan didahului oleh rumusan masalah yang jelas. Mengapa harus datang? Apa yang ingin dipelajari? Apa dampaknya terhadap kebijakan? Bahkan, jika suatu pertemuan dapat dilakukan secara daring, perjalanan fisik sering kali tidak disetujui. Prinsip value for money bukan sekadar slogan, melainkan budaya kerja. Refleksi ini membawa saya pada kenyataan di Indonesia. Regulasi sebenarnya sudah tersedia. Standar biaya sudah diatur. Prosedur administratif sudah tertib. Namun dalam praktiknya, orientasi kita sering berhenti pada pemenuhan syar...

 Memperbaiki kualitas belanja daerah dengan menyatukan solusi untuk mentalitas birokrat dan intervensi politik memerlukan pendekatan sistemik. Jika keduanya digabungkan, maka strategi utamanya adalah "Menciptakan Sistem yang Memaksa Profesionalisme" . Berikut adalah penggabungan strategi yang bisa dilakukan: 1. Sistem "Pemisah" (Decoupling) Politik dan Birokrasi Agar intervensi politik tidak merusak kualitas belanja, birokrasi harus memiliki benteng pertahanan. Aksi: Mengadopsi sistem Meritokrasi Penuh . Jabatan birokrasi tertinggi di daerah (Sekda dan Kepala Dinas) harus memiliki kontrak kerja tetap yang tidak bisa dicopot hanya karena pergantian kepala daerah (selama target kinerja tercapai). Dampak: Birokrat tidak lagi merasa perlu menjadi "alat politik" untuk mengamankan posisi mereka, sehingga mereka bisa lebih fokus pada efisiensi belanja. 2. Anggaran Berbasis Hasil dengan Konsekuensi Hukum/Jabatan Menggabungkan mentalitas kerja dengan sistem an...

 Rasanya memang semua "istilah keren" tadi sudah ada di Indonesia: kita punya e-Budgeting , kita punya TPAD , kita punya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan audit BPK ada di mana-mana. Tapi hasilnya? Seringkali hanya berakhir jadi formalitas administratif . Di negara maju, sistem tersebut bekerja karena ada "nyawa"-nya. Di Indonesia, kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai Isomorphic Mimicry —terlihat seperti organisasi modern dari luar, tapi fungsinya tetap tradisional di dalam. Berikut adalah alasan jujur mengapa sistem yang "sudah dilakukan" itu terasa gagal, dan apa yang membedakannya dengan Selandia Baru atau Swedia: 1. Masalah "Administrasi vs Substansi" Di Indonesia, pejabat seringkali lebih takut salah SPJ (kuitansi) daripada gagal mencapai target . Di Swedia: Jika target kesejahteraan tidak tercapai, publik marah. Di Indonesia: Yang penting laporannya "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). P...

  Indonesia sering dianggap sudah "kenyang" dengan berbagai aplikasi dan sistem canggih untuk mengelola anggaran. Dari e-Budgeting hingga SAKIP, semua instrumen yang digunakan negara maju seperti Selandia Baru dan Swedia seolah sudah diadopsi. Namun, realitanya kualitas belanja daerah kita sering kali tetap jalan di tempat. Mengapa? Jawabannya bukan pada kurangnya teknologi, melainkan pada kebocoran sistemik yang disebabkan oleh benturan antara mentalitas birokrat dan intervensi politik . Lingkaran Setan: Politik dan Birokrasi Kualitas belanja yang buruk di tingkat daerah adalah hasil dari simbiose mutualisme yang keliru. Di satu sisi, ada intervensi politik berupa "proyek titipan" atau politik balas budi pasca-Pilkada. Di sisi lain, terdapat mentalitas birokrat yang terjebak dalam budaya "asal bapak senang" atau ketakutan administratif. Ketika anggaran disusun berdasarkan pesanan politik daripada data kebutuhan rakyat, birokrat sering kali hanya menja...

  Oleh: Regas Febria Yuspita, S.Sos., M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda) Pembangunan nasional sering kali dibicarakan dalam bahasa besar: pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing global. Namun, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kemajuan sejati justru dapat dibaca dari hal paling dekat dengan kehidupan rakyat—yakni kualitas hunian. Sorotan Presiden terhadap maraknya penggunaan atap seng berkarat di permukiman rakyat bukanlah perkara sepele, melainkan refleksi atas kualitas hidup, estetika lingkungan, dan bahkan citra bangsa. Dari keprihatinan tersebut, pemerintah menggagas Program Gentengisasi Nasional yang direncanakan mulai berjalan pada 2026. Program ini bertujuan mengganti atap seng dengan genteng, khususnya genteng tanah liat, secara bertahap dan masif di seluruh Indonesia dalam rentang waktu 2–3 tahun. Hunian Sejuk sebagai Hak Dasar Atap seng memang lama dikenal sebagai solusi murah dan praktis. Namun, di negara tropis dengan intensitas panas matahari tin...

    Ditujukkan Untuk 1.           Pemerintah Pusat & Daerah: Khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Perpustakaan Nasional (Perpusnas), serta Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pembuat regulasi dan penyedia akses. 2.           Pemerintah Desa & Kelurahan: Sebagai garda depan yang mengelola fasilitas publik (balai desa, ruang tunggu) dan penggerak komunitas akar rumput melalui alokasi Dana Desa untuk literasi. 3.           Institusi Pendidikan: Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana reformasi pembelajaran literasi naratif dan reflektif di kelas. 4.           Pemimpin Komunitas & Tokoh Masyarakat: Tokoh agama (pimpinan majelis taklim, pengurus masjid/gerej...